PURWOKERTO – Penutupan tempat prostitusi di Kabupaten Banyumas diharapkan tidak tebang pilih. Pasalnya akan berdampak lebih luas, jika penutupan tidak dilakukan secara menyeluruh.
Seperti diketahui, Bupati Banyumas Ir Achmad Husein berencana menutup sejumlah tempat yang diduga menjadi tempat prostitusi. Seperti Gang Sadar (GS) di Baturraden. Meski demikian, rencana tersebut agaknya masih perlu dikaji lagi, mengingat GS hanya merupakan tempat kos bukan tempat eksekusi para pelaku prostitusi.
Koordinator LPPSLH Program Penanganan HIV/AIDS, Rachman Arif Gunawan SH mengatakan, saat ini sifat GS masih berupa tempat kos. Praktik prostitusi bukan dilakukan di kompleks GS, tetapi di luar atau berada di hotel atau losmen yang ada di sekitar GS.
“Kalau mau ditutup, harusnya tutup semua. Jangan tebang pilih. Kalau hanya GS yang ditutup, justru akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi seperti freelance,” katanya.
Saat ini ada sisi positif dan negatif yang harus dikaji lagi, khususnya mengenai GS. Sejak adanya GS menurutnya, banyak masyarakat yang diuntungkan seperti pemilik hotel, pedagang, laundry, rumah makan, hingga tukang ojek. Namun sisi negatifnya memang terkesan melegalkan kegiatan prostitusi di wilayah tersebut.
Gunawan menjelaskan, selain itu ada beberapa desa penyangga yang sangat terbantu dengan keberadaan GS. Seperti Desa Karangmangu dan Desa Ketenger yang cukup berdampak besar.
“Jika memang dengan menutup GS bisa menyelesaikan masalah, itu tidak masalah. Namun kalau tidak, maka penutupan juga harus dilakukan pada tempat-tempat yang banyak menggunakan jasa freelance, seperti halnya di kota,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dengan adanya GS, program intervensi virus HIV/AIDS masih dapat dikendalikan karena ada pemeriksaan rutin yang dilakukan bersama puskesmas. “Kalau hanya GS yang ditutup, mungkin nanti persebarannya bisa ke daerah lain, seperti Cipendok yang saat ini sudah banyak losmen. Kalau di GS kita masih bisa melakukan pengendalian, namun kalau freelance, kita akan sangat kesulitan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, penertiban yang dilakukan Pemkab melalui Satpol PP, hanya sebatas menjaring para perempuan malam. Sedangkan untuk pengguna jasa atau yang lainnya, masih belum tersentuh.
Sementara anggota Fraksi Gerindra, Yoga Sugama mengatakan, penutupan lokalisasi bisa menjadi bom waktu dan memicu bahaya laten. Dia mencontohkan lokalisasi Gang Sadar. Menurutnya, lokalisasi tersebut tidak bisa disamakan dengan Kalijodo di Jakarta maupun Dolly di Surabaya.
“Banyumas khususnya Purwokerto merupakan kota pelajar. Di sana ada 10 perguruan tinggi, dua di antaranya perguruan tinggi negeri,” katanya.
Dia mengatakan, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi rentan terhadap praktik prostitusi terselubung. “Kalau dia (pekerja seks komersial, red) masuk ke rumah-rumah kos, melakukan praktik prostitusi terselubung, kan repot. Kalau kita ikut-ikutan menutup lokalisasi, bisa menjadi bom waktu. Hanya mengalihkan permasalahan. Kelihatannya di sana (bekas lokalisasi, red) tidak ada tapi ternyata menyebar,” ujarnya.
Jika lokalisasi ditutup dan muncul praktik prostitusi terselubung, lanjut dia, orang yang ‘doyan’ maupun setengah-setengah tetap berusaha mencarinya dengan berbagai dalih sehingga sulit terpantau.
Namun Yoga menyatakan setuju dengan rencana penutupan tempat prostitusi. Namun harus benar-benar dipikirkan dampak dan solusi pasca penutupan, karena tidak menutup kemungkinan mantan PSK-nya akan pindah ke daerah lain. (bay/why/sus)
Seperti diketahui, Bupati Banyumas Ir Achmad Husein berencana menutup sejumlah tempat yang diduga menjadi tempat prostitusi. Seperti Gang Sadar (GS) di Baturraden. Meski demikian, rencana tersebut agaknya masih perlu dikaji lagi, mengingat GS hanya merupakan tempat kos bukan tempat eksekusi para pelaku prostitusi.
Koordinator LPPSLH Program Penanganan HIV/AIDS, Rachman Arif Gunawan SH mengatakan, saat ini sifat GS masih berupa tempat kos. Praktik prostitusi bukan dilakukan di kompleks GS, tetapi di luar atau berada di hotel atau losmen yang ada di sekitar GS.
“Kalau mau ditutup, harusnya tutup semua. Jangan tebang pilih. Kalau hanya GS yang ditutup, justru akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi seperti freelance,” katanya.
Saat ini ada sisi positif dan negatif yang harus dikaji lagi, khususnya mengenai GS. Sejak adanya GS menurutnya, banyak masyarakat yang diuntungkan seperti pemilik hotel, pedagang, laundry, rumah makan, hingga tukang ojek. Namun sisi negatifnya memang terkesan melegalkan kegiatan prostitusi di wilayah tersebut.
Gunawan menjelaskan, selain itu ada beberapa desa penyangga yang sangat terbantu dengan keberadaan GS. Seperti Desa Karangmangu dan Desa Ketenger yang cukup berdampak besar.
“Jika memang dengan menutup GS bisa menyelesaikan masalah, itu tidak masalah. Namun kalau tidak, maka penutupan juga harus dilakukan pada tempat-tempat yang banyak menggunakan jasa freelance, seperti halnya di kota,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dengan adanya GS, program intervensi virus HIV/AIDS masih dapat dikendalikan karena ada pemeriksaan rutin yang dilakukan bersama puskesmas. “Kalau hanya GS yang ditutup, mungkin nanti persebarannya bisa ke daerah lain, seperti Cipendok yang saat ini sudah banyak losmen. Kalau di GS kita masih bisa melakukan pengendalian, namun kalau freelance, kita akan sangat kesulitan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, penertiban yang dilakukan Pemkab melalui Satpol PP, hanya sebatas menjaring para perempuan malam. Sedangkan untuk pengguna jasa atau yang lainnya, masih belum tersentuh.
Sementara anggota Fraksi Gerindra, Yoga Sugama mengatakan, penutupan lokalisasi bisa menjadi bom waktu dan memicu bahaya laten. Dia mencontohkan lokalisasi Gang Sadar. Menurutnya, lokalisasi tersebut tidak bisa disamakan dengan Kalijodo di Jakarta maupun Dolly di Surabaya.
“Banyumas khususnya Purwokerto merupakan kota pelajar. Di sana ada 10 perguruan tinggi, dua di antaranya perguruan tinggi negeri,” katanya.
Dia mengatakan, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi rentan terhadap praktik prostitusi terselubung. “Kalau dia (pekerja seks komersial, red) masuk ke rumah-rumah kos, melakukan praktik prostitusi terselubung, kan repot. Kalau kita ikut-ikutan menutup lokalisasi, bisa menjadi bom waktu. Hanya mengalihkan permasalahan. Kelihatannya di sana (bekas lokalisasi, red) tidak ada tapi ternyata menyebar,” ujarnya.
Jika lokalisasi ditutup dan muncul praktik prostitusi terselubung, lanjut dia, orang yang ‘doyan’ maupun setengah-setengah tetap berusaha mencarinya dengan berbagai dalih sehingga sulit terpantau.
Namun Yoga menyatakan setuju dengan rencana penutupan tempat prostitusi. Namun harus benar-benar dipikirkan dampak dan solusi pasca penutupan, karena tidak menutup kemungkinan mantan PSK-nya akan pindah ke daerah lain. (bay/why/sus)
0 Response to "Terkait Target Bebas Prostitusi, Penutupan Jangan Tebang Pilih"
Post a Comment